REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan belum memberikan lampu hijau untuk pengoperasian layanan taksi Uber. Ini mengingat layanan transportasi masyarakat itu masih ilegal karena belum memiliki badan hukum yang jelas.

"Jika Uber masih ingin beroperasi maka harus terlebih dahulu menjadi perusahaan yang legal dengan mematuhi semua peraturan perundangan soal angkutan darat, termasuk UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono di Jakarta, Selasa (15/12).

Beberapa hal yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009, yaitu perusahaan harus memiliki badan hukum yang jelas, kendaraan yang dimiliki harus laik jalan melalui pengujian kendaraan bermotor (KIR), dan asuransi. "Hingga hari ini kami masih menunggu Uber untuk mengajukan izin dan lain-lain. Jika Uber sudah memenuhi apa yang disyaratkan dalam UU, maka pengoperasiannya tentu tidak akan sulit," kata Djoko.

Djoko mengatakan, untuk menjadi angkutan umum, Uber harus mematuhi semua peraturan perundangan yang mengatur setiap angkutan umum. Di antaranya harus memakai pelat kuning. Jika angkutan tersebut tidak menggunakan pelat kuning dan tak memenuhi syarat lain yang tercantum dalam undang-undang, maka tak bisa beroperasi.

Djoko menuturkan akan tetap mendukung aplikasi yang membangun transportasi cerdas, tetapi dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, Kemenhub mengatur sarana yang digunakan harus sesuai dengan aspek keselamatan dan segala macam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika