Selasa 15 Dec 2015 09:51 WIB

'PDIP tak Pandai Manfaatkan Kekuasaan untuk Wong Cilik'

Rep: qomaria rostanti/ Red: Muhammad Subarkah
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (27/8).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (27/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI) memuji PDI Perjuangan (PDI-P) yang sabar dan teruji mampu merebut hati dari masyarakat kecil. Jargon membela wong cilik selalu didengungkan dalam upaya membumikan PDI-P sebagai salah satu partai yang ingin komitmen membela rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional HMPI, Tri Joko Susilo mengatakan di era Soeharto, mereka sabar lalu memimpin di 2000-an melalui Megawati. Lalu di era SBY, PDI-P tetap sabar meski harus kalah dua kali pemilu. Alhasil saat ini PDI-P meraih kekuasaan melalui Joko Widodo.

Sayangnya, kelihaian merebut kekuasaan tersebut tidak mereka sertai dengan kemampuan melaksanakan idealisme. "Ideologi Trisakti tidak dipakai, malah ideologi balas sakit hati yang dipakai. Jadi musuh-musuh mereka dibidik semua kesalahannya," ujarnya baru-baru ini.

Menurut dia, ideologi Trisakti Bung Karno malah dijalankan oleh Pak Harto lebih dulu di mana kaum dhuafa dan marhaen diberi perhatian, petani disejahterakan, berkepribadian dalam budaya, dan gotong royong pun dijaga.

"PDI-P yang mengaku paling Soekarnois malah menteri-menterinya kerjanya cuma bikin iklan revolusi mental ratusan miliar yang tidak dibutuhkan kaum petani dan justru bikin dualisme partai," kata Tri.

Dia mengimbau agar kader HMPI dapat membangun perekonomian tanpa gaduh. Harus bisa duduk di posisi pemangku kebijakan, baik tingkatan kecamatan, wali kota, bupati, gubernur hingga Presiden kelak sehingga mampu merubah tatanan berkebangsan yang di cita-citakan pendiri bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement