REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Kader HMI Jakarta mengatakan, polemik dari kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, disebabkan karena peran PT Freeport Indonesia. Anggota Aliansi Kader HMI Jakarta, Aladin mengatakan, aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah.
Sebab, dalam hal penerimaan negara tidak optimal, dengan minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang serta dampak lingkungan yang cukup menghancurkan dengan rusaknya bentang alam pengunungan Grasberg dan Ertsberg di Papua.
"Kita tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport, Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun," kata anggota Aliansi Kader HMI Jakarta, Aladin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/12).
Soal skandal rekaman yang hari ini menjadi topik terhangat di media, HMI mengajak rakyat Indonesia untuk melihat siapa sebenarnya yang menjadi musuh bangsa.
"Bagaimana kita semua harus bersatu padu untuk merebut kembali kedaulatan yang diambil secara paksa oleh para penjajah dan kompradornya dengan cara pembegalan UUD dan UU Minerba. Ini momentum bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan, penjarakan Dirut Freeport Indonesia dan usir Freeport selamanya dari Indonesia," kata Aladin.
HMI pun mendukung Presiden Jokowi untuk memutus kontrak karya dengan Freeport. Selain itu Freeport juga harus diusir selamanya dari bumi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
