REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan apa motif Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyerahkan rekaman pembicaraan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid.

"Saya tidak menyalahkan kalau rekaman itu diserahkan ke Kejakgung, tetapi saya menyesalkan penyerahan itu karena Kejakgung tidak meminta rekaman itu sehingga patut dipertanyakan apa motif Maroef Sjamsoeddin," katanya, Sabtu (12/12).

(Baca: Alasan Kejagung Tolak Serahkan Rekaman ke MKD)

Politikus PDIP itu melanjutkan, apalagi saat ini berkembang sinyalemen bahwa rekaman itu ada tiga yang durasi waktunya berbeda.

"Saya duga ada yang diedit, termasuk rekaman di Kejakgung itu. Oleh karena itu, saya kira tidak perlu ada penyerahan ke Kejakgung, tetapi cukup pemeriksaan forensik terhadap rekaman itu," katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan pengusaha Riza Chalid, terkait perkara dugaan pencatutan nama presiden. Junimart menegaskan MKD akan menggelar sidang terbuka pada Senin (14/12) mendatang.

(Baca: Junimart: Pimpinan MKD Terkecoh dengan Alasan Setya Novanto)

Ia menambahkan, pertemuan dengan M. Riza pada hari Senin (14/12) pukul 10.00 WIB dan dengan Luhut Binsar pada hari Senin (14/12) pukul 13.00 WIB itu akan menunjukkan bobot pelanggaran oleh SN itu, apakah ringan, sedang, atau berat.

"Oleh karena itu, pertemuan dengan Riza dan Luhut itu harus dibuka (dibuat terbuka) karena kami adalah wakil rakyat dan Gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus tahu, itu juga dapat menjadi kesempatan bagi kami untuk laporan kepada rakyat," katanya.

Junimart Girsang menilai pemanggilan Riza itu penting karena yang bersangkutan paling tahu anatomi pertemuan itu, apalagi dalam rekaman pertemuan tampak Riza yang paling dominan berbicara. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menjelaskan semuanya kepada publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika