REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi segera menindaklanjuti masalah pencairan dana desa yang hingga kini masih jauh dari realisasi.
"Terlambatnya pencairan dana desa disebabkan masih banyaknya kepala desa selaku pelaksana kegiatan pembangunan desa takut melakukan pencairan dana karena belum paham prosedur pencairan atau pengelolaan dana desa," kata Zainul Majdi, Sabtu (12/12).
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang ingin mengembangkan desa merupakan ide yang bagus, tetapi sayangnya pelaksana kegiatan atau kepala desa banyak yang kurang paham tentang prosedur atau kelengkapan dokumen terkait pencairan dana.
"Karena itu, kita harus meluruskan orang yang salah atau tidak tahu apa-apa melalui jalan pelatihan," ungkapnya.
Meski demikian, gubernur optimis target penyerapan anggaran pemerintah provinsi di 2015 dapat tercapai.
"Insya Allah target serapan 92 persen bisa kita capai di akhir tahun," ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Pembendaharaan Provinsi NTB Taukhed mengakui masih banyak dana desa yang belum disalurkan dengan benar dan kebanyakan dana desa dicairkan pada akhir tahun.
Hal ini tentu saja, menurutnya, berpengaruh pada pemasukan pajak. Padahal dari tahun ke tahun target realisasi pajak semakin meningkat.
"Penyaluran dana sebaiknya jangan dikumpulkan pada akhir tahun, kalau bisa pencairannya dikeluarkan secara berencana atau bertahap agar dana dapat terkelola dengan baik dan target realisasi pajak juga terpenuhi," jelasnya.
Taukhed juga menyampaikan kepada gubernur, akan mengadakan coaching terkait pencairan anggaran agar pelaksana kegiatan mengetahui bagaimana prosedur pencairan, sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah terkait pencairan dana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
