REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengatasi konflik sara dan terorisme di provinsi DKI Jakarta di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Sabtu (12/12).
Hadir dalam acara tersebut ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman, perwakilan ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pemangku kepentingan, dan juga tokoh masyarakat di provinsi DKI Jakarta.
Acara tersebut mengambil tema 'Kebijakan menghadapi konflik Sara dan Bahaya terorisme di Ibukota negara'. "Kami memandang perlu untuk mengangkat isu ini terlebih jika kita melihat posisi strategis yang dimiliki Jakarta dengan potensi konflik yang dimilikinya," kata Kordinator Rakor tersebut, A.M Fatwa dalam sambutannya.
Anggota DPD RI tersebut mengatakan selain masalah terorisme, DKI Jakarta juga memilkiki ancaman isu SARA yang kerap kali menjadi ancaman. "Seperti kita ketahui, Jakarta adalah provinsi yang masyarakatnya majemuk yang terdiri macam suku, bangsa dan golongan, " ucapnya.
Fatwa mengatakan, bahwa DPD RI telah menyarankan kepada penegak hukum untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk memberntas terorisme di Indonesia, termasuk di Jakarta. "Kita menyarankan kepada penegak hukum untuk benar-benar bekerja sama dengan tulus dan ikhlas, himbauan ini sudah saya sampaikan Kepala BIN, Setyoso sebelum pelantikannya," jelas Fatwa.
Fatwa menambahkan, untuk mengatasi terorisme pemerintah juga harus mempekuat pemikiran moderat, karena jika tidak akan tergerus oleh pemikiran-pemikiran radikal. "Aliran kegamaan masuk tanpa proses penjaringan, karena itu pemerintah perlu hati-hati," ujarnya.n c39/Muhyiddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
