REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dua masalah yang masih perlu dibenahi BPJS Kesehatan Jawa Timur (Jatim) adalah pendaftaran dan pembayaran. Hal ini diakui Kepala Divisi Regional VII Mulyo Wibowo, Jumat (11/12). "Akses pendaftaran memang harus lebih luas. Memang ada sistem online . Namun tidak semua orang memiliki akses internet," ujar Mulyo dalam sebuah paparan di Malang, Jawa Timur.

Hal lainnya adalah soal pembayaran peserta BJPS Kesehatan yang kadang terhambat. Salah satu kendalanya adalah terkait jaringan yang ada, karena pembayaran harus dilakukan real time.

Dia mengatakann, saat ini di Jatim, kelancaran pembayaran iuran tercatat baru sebesar 60 persen. Alasannya mulai dari akses pembayaran yang terbatas, hingga masalah yang datang dari peserta BPJS sendiri yaitu tingkat kepatuhan yang rendah.

Salah satu rencana perluasan bidang pelayanan tersebut adalah dengan membuka kantor cabang baru di Jatim, yaitu di Gresik dan Sidoarjo. Kedua kantor tersebut akan mulai beroperasi Januari 2016.

Masalah klasik lain yang masih dihadapi adalah di bidang pelayanan kesehatan termasuk antara lain fasilitas kesehatan (faskes) dan rumah sakit. "Masih ada peserta yang memaksakan diri ke rumah sakit padahal bisa ditangani di faskes tingkat pertama," kata Mulyo.

Menurut Mulyo, divisi regional VII menyediakan anggaran Rp 7,9 miliar untuk pembayaran BJPS kesehatan pada 2015.

Sementara pekerjaan Divisi Regional VII yang menanti pada 2016 adalah mengajak badan usaha yang belum bergabung dengan BPJS Kesehatan. Saat ini ada sekitar 21,4 juta peserta BJPS, dan 55 persen dari angka tersebut berasal dari badan usaha. Sedangkan hingga 2015, peserta mandiri sudah melebihi target.

Ikuti Whatsapp Channel Republika