REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus Minol, Arwani Thomafi menilai Provinsi Aceh menjadi daerah pertama yang menyambut baik RUU Minol. Hal tersebut dikatakannya setelah melakukan kunjungan kerja, dalam rangka mengkaji sejauh mana penerimaan RUU Minol ini di daerah.
''Khusus untuk aceh, RUU Minol mendapatkan apresiasi dan penilaian yang positif dari orang Aceh,'' kata Arwani saat dihubungi Republika, Jumat (11/12).
Ia mengatakan, Provinsi Aceh selama ini sudah qanun atau aturan syariat di Aceh, yang mengatur soal pelarangan miras dan sejenisnya. Bahkan, kata Politisi PPP tersebut, aturan pelarangan miras di Serambi mekah tersebut lebih luas jenis yang dilarang.
''Mulai dari produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi,'' ungkapnya.
Arwani menambahkan, menurut penelitian salah satu perguruan tinggi di Aceh, dengan diberlakukan qanun larangan miras, bisa menekan angka kriminalitas. Hanya saja, Provinsi Aceh meminta agar RUU Minol jangan sampai menghapus atau menganulir aturan yang sudah berlangsung di Aceh, yang selama ini berjalan dengan baik.
Untuk merumuskan RUU tersebut, Pansus Minol melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah, yaitu Aceh, Medan dan Bali. Namun, Arwani belum mendapat laporan seperti apa hasil penelusuran di Medan dan Aceh, karena bukan dia sendiri yang berangkat.
''Kami belum melakukan rapat lagi. Karena sekarang mendahulukan kegiatan di komisi dan AKD. Baleg fokus di Prolegnas 2016. Masing-masing komisi juga ada kegiatan yang butuh fokus anggota,'' ucap dia.
Namun, Arwani menuturkan, pada prinsipnya , partisipasi publik mesti dibuka selebar-lebarnya. Karena UU tersebut penting kedepanya, sehingga masyarakat punya peran untuk membahas RUU ini.
''Kita ingin (RUU Minol) bisa aplikatif, tanpa mengurangi semangat efek negatif dan keberadaan Minol yang lebih banyak memberikan pengaruh engatif kepada masyarakat, pada akhirnya menjadi kesadaran kita semua,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
