REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang untuk mengevaluasi aturan Pilkada, salah satunya terkait aturan kampanye di Pilkada. Hal ini lantaran aturan pembatasan kampanye dinilai sebagian pihak mengurangi kesemarakkan pesta demokrasi lokal. Ini juga yang kemudian disebut-sebut menyumbang rendahnya partipasi pemilih di Pilkada.

Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengakui partipasi pemilih di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar sangat rendah atau di bawah rata-rata. "Ini juga menjadi bahan evaluasi apa yang menjadi sebab sehingga tingkat partisipasinya rendah," ujar Juri di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (11/12).

Ia mengatakan, KPU juga belum memiliki data pasti mengenai penyebab rendahnya partipasi pemilih. Termasuk jika dikatakan rendahnya partipasi dikarenakan jenis kampanye saat ini.

"Kami hanya membuat asumsi-asumsi sementara. Karena pilkada sekarang sepi, tidak banyak alat peraga yang kelihatan di jalan, dan sebagainya sehingga membuat orang kurang antusias atau ada sebab lain, misalnya ada semacam apatisme," ujar Juri.

Namun, ia menegaskan, aturan pembatasan kampanye dibuat untuk menciptakan prinsip keadilan dalam Pilkada, bukan sengaja untuk membuat pelaksanaan Pilkada tidak semarak.

"Ada plus-minusnya kampanye yang dibiayai oleh calon sendiri, atau oleh negara. Tetapi memang akibatnya, sebagian pemerintah daerah itu tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk sosialisasi ya akibatnya seperti ini," ujarnya.

Pemesanan Kamar dan Tempat Pertemuan Atas Nama Sekretaris Setya Novanto

Ikuti Whatsapp Channel Republika