REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengklaim sukses memenangkan 135 daerah dari 246 daerah yang diikuti di pilkada serentak 9 Desember kemarin. Artinya, Golkar berhasil meraih kemenangan sebesar 52 persen.
“Kemenangan ini patut kami syukuri karena melebihi target 45 persen,” kata Juru Bicara Partai Golkar hasil munas Bali, Tantowi Yahya pada Republika.co.id, Jumat (11/12).
Saat ini Golkar masih menghadapi perselisihan di internal partai. Dualisme kepengurusan yang belum selesai membuat Golkar hanya mampu berpartisipasi di 246 daerah dari total 269 daerah yang melaksanakan pilkada. Kondisi ini membuat keberhasilan di pilkada dengan angka 52 persen kemenangan menjadi lebih bernilai.
Tantowi menambahkan, Golkar sadar sedang menghadapi berbagai isu negatif menjelang pilkada. Hal itu sempat membuat was-was kader partai untuk menyongsong pilkada. Namun, perasaan itu terkikis ketika kampanye akbar calon kepala daerah dibanjiri masyarakat. Setelah melihat hasil hitung cepat dan laporan tim di lapangan, keyakinan itu terbukti.
Golkar meraih kemenangan sapu bersih di Banten dan unggul telak di Sumatera Selatan. Partai berlambang pohon beringin ini juga masih berjaya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Papua. (Baca:533.793 Pemilih tak Gunakan Haknya di Pilkada Tasikmalaya).
Catatan perolehan kemenangan yang seimbang dengan kekalahan diperoleh di daerah seperti NTB, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Namun, Golkar banyak kehilangan kursi di Jawa Tengah, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Di Bali dan Kalimantan Utara, Golkar meraih hasil yang tidak menggembirakan.
Menurut Tantowi, badai yang sedang menghantam partai Golkar tidak terlalu berpengaruh pada perolehan kemenangan. Menurutnya, yang membuat Golkar masih mampu bersaing dengan partai politik lain di pilkada adalah faktor dari calon kepala daerah yang diusung dan didukungnya. “Rakyat kan pilih calon pemimpin, bukan calon partai penguasa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
