Rabu 09 Dec 2015 22:24 WIB

JK Minta BPK Kerjasama dengan Auditor Luar Negeri

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Dwi Murdaningsih
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidatonya pada pembukaan Simposium Kebangsaan bertajuk
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidatonya pada pembukaan Simposium Kebangsaan bertajuk "Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketenagakerjaan Pasca Reformasi"di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk bekerja sama dengan auditor dari luar negeri. Kerjasama auditor antar negara, kata JK, diperlukan untuk menangani berbagai tindakan kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat.

Ia pun kemudian mencontohkan kejahatan korupsi yang dilakukan di Indonesia dengan menyimpan hasil korupsinya di luar negeri.

"Saya bilang tadi bagaimana ada akses ke BPK-BPK lain. Orang korupsi di Indonesia, lalu bawa uang ke luar negeri, ya mestinya BPK di sana bisa periksa itu, kerjasama dengan BPK kita," kata JK dalam acara IDI-ASOSAI Meeting with SAI Management and Key Stakeholder di Hotel Crown, Jakarta, Rabu (9/12).

Selain itu, dengan semakin canggihnya tehnologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini, ia mengingatkan agar kemampuan BPK dalam melakukan audit keuangan dapat jauh lebih baik dari para pelaku kejahatan.

"Kalau orang korupsi lebih pintar daripada BPK, bahaya nih. Karena ini kan peningkatan capacity, development dari pada seluruh institusi untuk mengimbangi masalah-masalah negara," jelas dia.

Lebih lanjut, menjelang kerjasama pasar terbuka ASEAN, sangat penting dilakukan kerjasama pengawasan antar negara. Sebab, kata JK, suatu negara saling berhubungan dengan negara lainnya sehingga diperlukan adanya akuntabilitas serta transparansi antar negara.

"Apabila kita berhubungan dengan banyak negara tentu masing-masing negara ingin mengetahui transparancy accountability-nya dan kesanggupan untuk melaksanakan segala kewajiban dan keterbukaan ini," jelas JK.

Selain itu, ia juga meminta adanya sistem standar audit yang sama antar negara. Tanpa standar yang sama, JK menilai masing-masing negara sulit bekerja sama dalam melakukan pemeriksaan. Apalagi, pada 2017 nanti, seluruh negara akan menerapkan sistem Automatic exchange of information (AEoI).

Ia pun berharap, seluruh negara dapat menjalankan sistem tersebut sehingga tercipta keterbukaan dalam sistem keuangan. JK juga menilai tingginya angka korupsi disebabkan karena keuangan negara yang semakin besar serta kemajuan tehnologi. Sebab itu, ia meminta kemampuan auditor di masing-masing negara agar ditingkatkan.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement