REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Indonesia akan menggelar pilkada serentak untuk pertama kalinya pada Rabu (9/12) esok. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada enam provinsi yang diwaspadai bermasalah.
"Ada enam provinsi," ujarnya di Istana Bogor, Selasa (8/12). Luhut mengaku tak hapal provinsi mana saja yang berpotensi bermasalah tersebut.
Di enam provinsi itu, dia mengatakan, akan ada penebalan personel keamanan. Luhut mengaku telah melaporkan pada Presiden mengenai potensi konflik dalam Pilkada dan Jokowi meminta agar dilakukan deteksi dini pada potensi kerusuhan.
Pada Senin (7/12), Luhut menyebut dua daerah dengan pasangan calon yang masih bermasalah, yakni Kabupaten Simalungun dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Hari ini, pasangan calon di Provinsi Kalimantan Tengah, Ujang-Juwawa, dimenangkan gugatannya oleh PTUN. Sebelumnya, pasangan tersebut didiskualifikasi oleh KPUD setempat karena dinilai pendaftarannya menyalahi prosedur.
Karena gugatan mereka dimenangkan oleh pengadilan, maka hari ini akan ada pencetakan surat suara baru. Sebagai konsekuensinya, Luhut mengatakan, Pilkada di Kalteng kemungkinan akan diundur. "Kita akan lihat masalah hukumnya, apakah bisa ditunda Pilkadanya dalam 10 hari atau bagaimana," kata dia.
Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Simalungun di mana masih ada satu pasangan calon bermasalah yang mengajukan gugatan ke PTUN. "Kita lihat hasilnya hari ini. Kalau tidak ada besok kita berharap di Sinalungun akan baik-baik saja," kata mantan kepala staf kepresidenan tersebut.
Berbicara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyebut pihaknya akan mengerahkan pasukan pengamanan di sejumlah provinsi yang dianggap berpotensi terjadi kerusuhan, yakni Papua, Papua Barat, NTB, Jambi, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Menurut Badrodin, ada sejumlah hal yang dapat memicu kerusuhan dalam Pilkada, misalnya ketidakpuasan massa pendukung atas hasil hitung cepat pasca pencoblosan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika