REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Sekda DIY Ichsanuri mengatakan tiga kabupaten di DIY (Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul) siap melaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), logistik sudah terdistribusi, keamanan terkenali dan netralitas PNS terjamin.
Pendanaan juga sudah diserahkan. Anggaran Pilkada masing-masing kabupaten diperkirakan sekitar Rp 20 miliar. Kalau Pemda DIY membantu dari APBD DIY seluruhnya sekitar Rp 10 miliar dengan perincian: untuk Kabupaten Bantul Rp 2,5 miliar, Kabupaten Gunung Kidul Rp 4 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 3,5 miliar.
Uang tersebut sudah diserahkan kepada kabupaten penyelenggara Pilkada, kata Sekda DIY pada wartawan usai teleconference dengan Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (7/12).
Berkaitan dengan netralitas PNS, Ichsanuri yang juga sebagai Pembina PNS di lingkungan Pemda DIY mengatakan sampai detik ini belum ada laporan yang melibatkan PNS aktif di Pilkada baik sebagai tim kampanye maupun ikut kampanye.
"Tetapi saya hanya bisa memantau PNS yang di lingkungan Pemda DIY saja, sehingga mudah memantaunya,’’tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Pemda DIY membentuk Desk Pilkada berupa tim yang merupakan tim gabungan dengan Kemendagri.
Ada tiga tim Desk Pilkada yang berada di Bantul, Sleman dan Gunung Kidul. Mereka bertugas memantau persiapan Pilkada, Pemungutan suara dan Perhitungan suara. Tim gabungan ini berasal dari Kemendagri, Korem, Polda, BIN dan Kesbanglinmas ((Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat).
Sementara itu Kepala Kesbanglinmas DIY Agung Supriyono mengatakan tim dari Kesbanglinmas suda pemantauan di tiga kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada sejak H-3 sampai H+5. Tim dari Kesbanglinmas yang ditugas di masing-masing kabupaten ada delapan orang bersama instansi terkait dan tim dari Kemendagri.
Menurut Agung, DIY memiliki potensi kerawanan konflik . Namun kesigapan aparat sangat mendukung untuk melakukan deteksi dini. Dari hasil pemantauan sementara ada temuan surat suara rusak tetapi sudah diganti. ‘’Jadi pada prinsipnya logistik dan keamanan Pilkada tidak masalah,’’tuturnya pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (7/12).
Selanjutnya salah seorang petugas tim pemantau dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dodo Hia mengatakan dari Kemendagri yang ditugaskan ke DIY ada tujuh orang. ‘’Sampai saat ini kondisinya aman, tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
