REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsudin mempersilakan sejumlah elemen masyarakat, termasuk ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk Golput. HTI diperkenankan Golput jika berkeinginan tidak menggunakan hak politiknya pada pilkada serentak besok.

"Ya silakan, itu hak. Tapi, jangan mengajak-ajak masyarakat yang lain," kata Din di Jakarta, Selasa (8/12).

Soal golput secara kenegaraan, kata Din, tidak ada larangan dan sanksi, terutama jika dilakukan secara individu. Berbeda halnya jika golput itu menjadi gerakan dan mengajak masyarakat luas.

"Tapi kalau berupaya mengajak-ajak, itu sudah urusan lain. Itu hak tapi jangan ajak orang lain," kata dia.

Golput, menurut Din, tidak elok jika melakukan kritik terhadap pemerintahan. "Jangan dalam kehidupan bernegara kalau ada masalah kemudian kritik- kritik pemerintahan karena dia tidak ikut dalam proses demokrasi. Ini harus disikapi secara bertanggung jawab," kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini.

Golput, lanjut dia, akan merugikan diri sendiri karena pasti di ujung Pilkada itu ada yang terpilih. Soal masih adanya calon di Pilkada yang belum sesuai harapan, Din tidak menampiknya.

"Tentu calon-calon ada yang tidak sempurna, maka pilih yang lebih baik, lebih baik dari yang buruk-buruk, yang terbaik dari yang baik-baik. Pasti ada, karena manusia memiliki kelebihan dan kekurangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika