REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas PT Freeport selama puluhan tahun bercokol di tanah Papua dianggap telah menimbulkan masalah, terutama dalam hal penerimaah negara yang tidak optimal. Pernyataan itu disampaikan Yehamza Alhamid, koordinator aksi 'Usir Freeport dari Indonesia' yang dilakukan HMI Jakarta di Car Free Day, Ahad (6/12).
Ia menyebut, minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang,serta dampak lingkungan yang cukup menghancurkan dengan rusaknya bentang alam pengunungan Grasberg dan Ertsberg di Papua, menjadi argumentasi kuat jika kontrak Freeport harus dihentikan.
“Kita tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport. Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun," kata Yehamza, Ahad.
Ia pun mengajak rakyat Indonesia mampu melihat siapa sebenarnya yang menjadi musuh bangsa dalam skandal rekaman perpanjangan kontrak PT Freeport, yang melibatkan Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Ketua DPR Setya Novanto. "Bagaimana kita semua harus bersatu padu untuk merebut kembali kedaulatan yang diambil secara paksa oleh para penjajah dan kompradornya," ujar dia.
“Ini," kata Yehamza melanjutkan, "momentum bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan, penjarakan dirut dan usir Freeport selamanya dari Indonesia."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
