REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) telah menetapkan dan memberlakukan pangan fortifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Program pangan fortifikasi ini merupakan program lintas sektor Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini Badan POM mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan pangan fortifikasi. Saat ini, pemberlakuan SNI Wajib pangan fortifikasi terdapat dalam garam beryodium atau garam konsumsi, tepung terigu, dan minyak goreng sawit.

Dalam rangka penguatan jaringan pengawasan pangan daerah terkait pengawasan pangan fortifikasi, Balai Besar POM di Makassar menyelenggarakan acara Pembahasan Lintas Sektor Tentang Pangan Fortifikasi pada 29 Oktober lalu di Aula Balai Besar POM Makassar. Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Manfaat Pangan Fortifikasi pada 2 Desember 2015.

"Acara Sosialisasi Manfaat Pangan Fortifikasi tersebut dihadiri oleh 30 orang pelaku usaha, perwakilan kelurahan, ibu rumah tangga, dan anggota Karang Taruna," tulis BPOM dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (5/12).

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat/pelaku usaha akan ketersediaan dan manfaat produk pangan fortifikasi yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi.

Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang berfortifikasi yaitu konsumsi garam beryodium, tepung terigu fortifikasi Fe serta minyak goreng fortifikasi vitamin A.

Ikuti Whatsapp Channel Republika