REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pencatutan nama kepala negara dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dinilai mempengaruhi dan menghambat pembangunan nasional.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, mengatakan kasus tersebut pun harus segera diselesaikan sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan nasional.
"Termasuk juga apa yang terjadi terakhir ini dengan peristiwa Freeport dll, ini menghilangkan konsentrasi-konsentrasi pembangunan kita karena semua pemikirannya kepada apa yang terjadi di DPR," kata Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (4/12).
Lebih lanjut, Sofjan juga menilai pada akhir tahun ini perekonomian nasional tercatat mengalami peningkatan meskipun jauh dari target yang ditetapkan.
Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah, kata dia, lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dinilai sangat penting guna mengurangi biaya logistik yang selama ini cukup tinggi.
Tingginya biaya logistik, biaya pengurusan perizinan, dll pun juga menyebabkan produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri.
"Ini pemerintah yang harus handle. Jadi konsentrasi pemerintah. Satu, kita membuat secepat mungkin infrastruktur. Kedua, membuat paket-paket ekonomi untuk kurangi cost birokrasi," ujarnya.
Sofjan pun kemudian membandingkan tingginya biaya birokrasi di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia, biaya birokrasi mencapai 11-12 persen, sedangkan di negara lain hanya berkisar 4 persen.
Tak hanya itu, suku bunga yang ditetapkan di negara lain pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.
"Makanya nggak pernah kita bisa bersaing kalau ini tidak perbaiki kualitas-kualitas. Maka itu dibikinlah paket-paket ekonomi ini khusus birokrasi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika