REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pelaksanaan Pilkada yang berlansung serentak pada 9 Desember tinggal menghitung hari. Khususnya Pilkada Depok, banyak masyarakat bingung. Salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Ardiansyah menilai kinerja KPU Kota Depok buruk. "Banyak pekerjaan tidak terencana dan terlaksana dengan baik," kata Ardiansyah di Depok, Selasa (1/12).

Menurut Ardiansyah, buruknya kinerja KPU Kota Depok, salah satunya dapat terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Contohnya, terdapat banyak salah cetak nama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada alat peraga kampanye (APK) yang disebar di sejumlah titik.

Selain itu, penempatan baliho para pasangan calon (paslon) tidak strategis.  Sehingga pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tidak sampai. "Dan, yang cukup miris adanya keterlambatan pembayaran honor petugas pelipat kertas suara. Honor tak seberapa dibayar telat, inik an sudah keterlaluan," ujar Ardiansyah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika