REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan sedang membahas alokasi untuk pembangunan rumah untuk para purnawirawan TNI dan Polri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengatakan hal tersebut sedang dibahas.
"Itu dibahas di Polhukam. Kalau memang fiks akan diadakan, maka kami tinggal eksekusi," ujar Basuki di Kantor Polhukam, Selasa (1/12).
Basuki mengatakan untuk saat ini pihaknya baru mengurusi perumahan bagi anggota TNI Polri yang aktif. Setidaknya Rp 1,9 miliar digelontorkan setiap tahunnya untuk membangun rumah bagi para anggota aktif. "Kami bangun sesuai permintaan dan rancangan dari TNI dan Polri. Dimana saja dan butuh berapa," ujar Basuki.
Namun, menindaklanjuti banyaknya kasus penggusuran bagi para purnawirawan dan keluarga purnawirawan menjadikan rencana pembangunan rumah bagi purnawirawan akan digodog. Menurutnya akan ada alokasi khusus bagi para purnawirawan. Hal ini agar nantinya tak lagi menjadi masalah dan sengketa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
