REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan dana sebanyak Rp 585 miliar dalam APBD 2016 yang sudah disahkan untuk menanggulangi kemiskinan.

“Kita anggarkan Rp 585 miliar yang tersalurkan di masing-masing SKPD, dengan program lebih dari 100. Kita ingin lebih menukik dan tajam dalam menurunkan angka kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di Kota Mataram, Selasa (1/12).

Ia menuturkan, kabupaten/kota juga menganggarkan dana untuk penanggulangan kemiskinan. Sehingga pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi terhadap anggaran tersebut.

Menurutnya, program-program penanggulangan kemiskinan yang ada akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah desa dan pesisir yang menjadi kantong kemiskinan. Lebih dari itu, program pemberdayaan dan kreativitas masyarakat terus digencarkan.

Amin menambahkan, perusahaan-perusahaan yang berada di NTB harus menyerap tenaga kerja lokal minimal 30 persen. Upaya itu dilakukan agar mengurangi angka pengangguran dan menekan laju kemiskinan. Selain itu, kebijakan tersebut untuk menghadapi dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Menghadapi ekonomi ASEAN. Jangan mengimpor tenaga asing. Pelaku usaha gunakan tenaga lokal minimal 30 persen. Tentu juga terus meningkatkan daya saing dan SDM lokal,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika