REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) fraksi Golkar, Ridwan Bae mengusulkan pada MKD untuk menunda persidangan etik perkara dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setya Novanto. Hal itu dimaksudkan agar MKD membentuk panitia khusus (pansus) Freeport untuk mengungkap kebenaran dari perkara ini.

Menurutnya, rekaman yang dijadikan bukti dalam perkara yang dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said baru terungkap sebagian kecil. Masih ada durasi rekaman selama 100 menit percakapan antara Setya Novanto, pimpinan Freeport Maroef Sjamsoedin dan pengusaha Riza Chalid. Ridwan menilai, sebelum dilakukan sidang di MKD, DPR perlu mendalami isi rekaman itu untuk mengungkap kebenaran soal negosiasi perpanjangan kontrak antara Indonesia dengan Freeport.

Baca: Misi Golkar Buktikan Setnov tak Bersalah

“Kalau dalam pansus, Novanto bersalah, otomatis MKD akan memersoalkan bersalah, tapi kalau tidak bersalah, ya otomatif secara etik tidak bersalah juga,” kata Ridwan di kompleks parlemen Senayan, Senin (30/11).

Ridwan yang baru masuk MKD setelah ada pergantian anggota MKD dari fraksi Golkar, Kamis (26/11) ini menambahkan, ini sekaligus untuk menjaga marwah dari MKD dan DPR secara institusi sendiri. Jadi, MKD harus obyektif dalam menyelesaian perkara ini. Menurutnya, pangkal persoalan dari munculnya perkara ini adalah perpanjangan kontrak Freeport. 

Ridwan menilai pansus ini akan membuka permainan saham yang sebenarnya terjadi dalam proses negosiasi kontrak Freeport. “Buat apa memburu seseorang, tapi kita harus buru persoalan yang sesungguhnya,” tegas Ridwan.

Ridwan mengaku pembentukan pansus ini adalah usulannya. Bukan sikap fraksi atau partai Golkar. Menurutnya, sebelum masuk di MKD dalam proses pergantian pekan kemarin, fraksi hanya mengintruksikan agar proses penyelesaian perkara dapat diluruskan. Untuk menjaga marwah DPR dan MKD sendiri. 

Baca: MKD akan Panggil Minimal Empat Saksi

Ikuti Whatsapp Channel Republika