REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI) menilai Koalisi Merah Putih (KMP) tidak perlu membela anggotanya yang masih menjalani proses penyelidikan terkait soal minta saham di PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Jenderal HMPI, Tri Joko Susilo mengatakan penyadapan yang dilakukan saat membicarakan soal perpanjangan kontrak perpanjangan Freeport sah-sah saja dilakukan.

"Tapi yang juga perlu dilakukan oleh Sudirman Said adalah agar jujur menyampaikan seluruh isi rekaman bukan sepotong-potong, kalau sepotong-potong orang jadi curiga" ujarnya, Senin (30/11).

(Baca: Sudirman: Rekaman Setnov-Freeport Bukan Hasil Editan)

HMPI melanjutkan, munculnya surat persetujuan Sudirman untuk perpanjangan  Freeport juga perlu diselidiki. Cek tanda tangannya. Jika terbukti, Sudirman semakin layak dicopot.

Tri mengingatkan pemerintah bila menyampaikan sesuatu tidak jujur, tidak utuh atau sekadar pencitraan namun akan mendukung kebijakan pemerintah jika itu benar.

(Baca juga: KPK Dalami Surat Menteri ESDM ke Freeport)

HMPI merupakan organisasi masyarakat besutan Tommy Soeharto. Tri menyebut sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Tommy sudah dekat dengan beliau. Hal ini diharapkan dapat mempermudah kritik yang ingin disampaikan HMPI ke Presiden.

"Untuk menyuarakan kewarasan bernegara bahwa perlu cek and balance terhadap pemerintahan legal yang sedang berkuasa," katanya.

(Berita lainnya: 'Presiden Belum Perlu Hadiri Sidang MKD untuk Kasus Setnov')

Ikuti Whatsapp Channel Republika