REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah pedagang besar di Sulawesi Selatan terkait dugaan adanya persekongkolan atau kartel beras.
"Kami tetap melakukan pemantauan terhadap sejumlah pedagang besar di Sulsel, khususnya di Makassar, jangan sampai ada persekongkolan harga," kata Kepala Perwakilan KPPU Makassar Ramli Simanjuntak di Makassar, Sabtu (28/11).
Sejak beberapa bulan saat pemerintah pusat menyebutkan adanya kelangkaan beras di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa dan Jakarta, kata dia, memunculkan kebijakan untuk impor beras.
Namun, berdasarkan data-data dari sejumlah daerah, jika beberapa provinsi di Indonesia itu surplus beras juga dipertanyakan oleh banyak pihak karena fakta di lapangan tidak demikian.
"Kalau berdasarkan data-data beberapa provinsi itu surplus, faktanya ada kelangkaan dan inilah yang kemudian menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras," katanya.
Ramli mengaku jika KPPU Pusat telah mengeluarkan instruksi agar seluruh daerah dipantau mengenai dugaan adanya permainan dan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan beras.
Sebelumnya, Komisioner KPPU M. Nawir Messi mengatakan bahwa kurangnya stok beras di Pulau Jawa dan Jakarta memicu permintaan besar yang kemudian disikapi dengan kebijakan melakukan impor beras.
Namun, impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat justru mendapatkan pro dan kontra. Pihaknya menilai jika kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan karena Indonesia punya banyak stok beras.
Nawir mengaku data-data yang diterima pemerintah pusat bersumber dari kabupaten dan kota, kemudian diteruskan ke provinsi sebelum dikirim ke pusat. "Berdasarkan data-data, harusnya kan kita surplus karena laporannya di beberapa daerah di Indonesia justru surplus beras. Akan tetapi, faktanya pemerintah akan melakukan impor beras," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika