REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Arif Satria, mengatakan kedaulatan pangan merupakan paradigma baru dalam pembangunan pertanian. Namun demikian, terdapat sejumlah isu yang mesti dicermati dalam kedaulatan pangan.
''Pertama, isu produksi,'' kata Afif Satria saat memberikan kata sambutan dalam acara Seminar Nasional dan Munas II PISPI di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/11).
Pada tahun 2025 diperkirakan wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara akan mengalami defisit pangan 126 juta ton, sementara Asia Selatan juga mengalami defisit sebesar 46 juta ton.
Kedua, kata Afif, isu sumberdaya manusia pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah petani yang berusia kurang dari 25 tahun sebesar 232 ribu orang dan berumur di atas 65 tahun sebesar 3,3 juta. Begitu pula yang kurang dari 44 tahun sebesar 10,2 juta jiwa dan yang berumur di atas 45 tahun sebanyak 16 juta.
''Komposisi usia petani yang demikian perlu kita cermati. Dengan komposisi usia petani muda yang jumlahnya relatif kecil itu, bagaimana masa depan pertanian kita? Jepang sudah mengalami masalah ini dan mereka mengalami krisis regenerasi petani,'' katanya.
Ketiga adalah isu MEA. Ini merupakan kenyataan yang sulit dihindari. Dengan MEA yang berlaku bulan depan, maka arus barang dan jasa akan semakin lancar.
''Tantangannya adalah bagaimana kita mampu memperkuat sarjana pertanian dan dibekali dengan pendidikan profesi karena mampu bersaing dengan tenaga profesional dari negara tetangga. Begitu pula produk pertanian kita harus memiliki daya saing,'' ujar Afif dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id.
Keempat. Salah satu amanah UU Pangan No 18/2012 adalah terbentuknya lembaga otoritas pangan. Namun hingga saat ini Badan Pangan Nasional yang sudah dirancang pemerintah belum didirikan juga.
''Kami berharap agar Badan Pangan Nasional ini bisa secepatnya berdiri dengan peran yang sinergis dengan institusi yang selama ini sudah ada,'' katanya. ''Sehingga berbagai hal terkait dengan persoalan data, perdagangan, dan diversifikasi pangan bisa teratasi dengan baik.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika