REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan adanya pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya minuman racikan dan tradisional sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kami menyambut baik DPR yang berinisiatif membuat RUU Minuman Beralkohol untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu Malam.
Hal itu dikatakannya saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU tentang Minuman Beralkohol bersama jajaran Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama serta Kementerian Hukum dan HAM.
Thomas menjelaskan, posisi pemerintah adalah ingin melindungi masyarakat terutama kaum muda dari minuman alkohol racikan atau oplosan yang bisa membahayakan kesehatan. Menurut dia, pemerintah sudah melindungi masyarakat namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaannnya sehingga menimbulkan dampak buruk.
"Ketiadaan aturan minuman beralkohol campuran mengakibatkan banyak korban sehingga perlu diatur," katanya.
Thomas mengatakan, minuman beralkohol selama ini telah diatur mulai tingkat UU hingga peraturan daerah.
Misalnya, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minol yang diubah beberapa kali salah satunya Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.
"Lalu ada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minol," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika