REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyikapi meningkatnya ancaman terorisme transnasional belakangan ini. Salah satu strategi BNPT adalah penguatan jalur perbatasan.

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Hamidin mengatakan ancaman terorisme kini bukan lagi menyasar satu negara saja. Tapi mereka bergerak lintas batas negara. Seperti kasus terorisme yang terjadi belakangan baik di Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia.

"Gerakan terorisme telah berkolaborasi dan mereka tidak lagi bergerak hanya pada batas wilayah," kata dia saat Uji Publik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Ancaman Terorisme di wilayah perbatasan, Selasa (24/11).

Ia mencontohkan seperti kasus ISIS yang saat ini sudah mengglobal, memiliki jaringan yang sangat banyak. Di Indonesia sendiri, BNPT mencatat sudah 514 WNI yang tergabung ISIS. Dan 106 di antaranya sudah di deportasi ke Indonesia.

Contoh lain dari pelaku teror di Indonesia, Hambali misalnya merupakan WNI yang memiliki paspor Spanyol. Kemudian Kastari warga Singapura yang hampir mendapatkan status warga negara Indonesia. Pun kelompok separatis radikal Uighur yang sudah masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan, kata dia, terorisme sudah tidak mengenal batas wilayah.

Karena itu, Hamidin menekankan perlu penguatan dan pengawasan ancaman terorisme fi perbatasan yang kini BNPT sedang berusaha merancang hal ini. "SOP pengawasan perbatasan ancaman terorisme ini panduan pengawasan orang serta barang yg diduga sebagai ancaman terorisme," ujar dia menerangkan. BNPT berharap mampu melengkapi SOP yang sudah ada di beberapa instansi terkait perbatasan.

Dengan SOP ancaman terorisme ini BNPT berharap bukan hanya mengawasi keluar masuknya orang namun juga penyeludupan senjata, bahan peledak dan amunisi. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 85 titik perbatasan yang berbatasan dengan 10 negara di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika