REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali akan mensosialisasikan keberadaannya ke daerah-daerah. Hingga tahun depan ditargetkan sudah terbentuk kepengurusan di empat atau lima kabupaten.
"Keberadaan pengurus MES di daerah diperlukan, agar program MES bisa menyentuh masyarakat lapisan paling bawah," kata Ketua MES Bali, Dr Dadang Hermawan.
Hal itu dikemukakan Dadang kepada Republika.co.id di Denpasar, Senin (23/11), sehubungan dengan pelantikan pengurus MES Bali pekan lalu. Menurut Dadang, keberadaan MES dimaksudkan membantu masyarakat dalam memperbaiki keadaan ekonomi mereka, agar lebih baik dan sejahtera.
Walaupun lembaga yang dipimpinnya menggunakan istilah syariah, namun MES bukan lembaga eksklusif untuk kelompok tertentu. MES, sebutnya, ingin berbuat untuk seluruh masyarakat agar terangkat derajat hidupnya.
"Kami punya kepedulian terhadap Bali, termasuk berusaha mengurangi ketimpangan pembangunan yang antar wilayah masih terjadi di Bali," katanya.
Mengenai program MES yang akan membangun desa percontohan berdasarkan nilai-nilai syariah yang universal, Dadang mengatakan akan ditinjau ulang. Hal itu disebabkan terdapat penolakan dan dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Bali yang berbasis pariwisata budaya.
"Akan dilakukan kajian yang komprehensif tentang desa percontohan tersebut supaya programnya benar-benar dapat diimplementasikan dan tidak menimbulkan permasalahan," kata Dadang.
Ada pun secara teknis, urai Dadang, pelaksanaan pembangunannya tetap akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang punya kepedulian sosial yang sama. Pembangunannya, selain pada aspek ekonomi, juga pada aspek kesehatan atau kebersihan desa. "Dunia pendidikan juga akan menjadi perhatian kami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika