REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi berpelomik masalah pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setyo Novanto. Menurutnya, presiden sudah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut dibawa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Presiden meminta tidak ada lagi polemik antarmenteri untuk hal tersebut, karena sekarang ini sudah di MKD," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (23/11).

Pramono juga mengungkapkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya soal dugaan pencatutan namanya ke MKD DPR dan menghormati prosesnya. Seskab juga mengatakan pemerintah tidak ingin campur tangan berkaitan dengan keputusannya, baik dilakukan terbuka ataupun tertutup.

"Sepenuhnya kewenangan rapat MKD. Jadi yang memutuskan MKD (apakah tertutup atau terbuka)," kata Pramono.

MKD DPR RI akan melakukan rapat internal guna menentukan mekanisme rapat terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. "Setelah pukul 10.00 WIB. Kami akan menentukan apakah mekanisme sidang terhadap Ketua DPR dilakukan terbuka atau tertutup," kata Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang di Gedung DPR RI, Senin (23/11).

Ia menegaskan sejak ditunjuk menjadi anggota dan salah satu pimpinan di MKD, dirinya sudah menyarankan agar semua sidang di MKD itu harus terbuka. "Kecuali menyangkut asusila. Jadi saya sudah punya komitmen dari awal tentang itu," kata Junimart.

Ikuti Whatsapp Channel Republika