REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- kisruh catut-mencatut nama Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah mengenai rekaman pembicaraan antara salah seorang pimpinan DPR, seorang pengusaha yang belakangan diketahui bernama M Riza Chalid, dan pimpinan PTFI.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, ketika peristiwa tiga kali pertemuan antara pimpinan DPR, Riza dan PTFI, sudah penuh dengan perhitungan. "Karena dinilai perundingan soal kontrak Freeport ini sudah menemui jalan buntu," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Namun di sisi lain, kata Effendi, sudah terjadi konspirasi antara kelompok Rini Soemarno (Menteri BUMN, Red) dengan manajemen Freeport. (Baca: Konflik Freeport Muncul Akibat Pecah Kongsi di Petral)
Ia menuturkan, ketika pemegang saham mayoritas induk usaha PTFI James Moffet mengirim surat kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 7 Oktober 2015, langsung dibalas hari itu juga oleh Sudirman.
Bahkan, surat tersebut langsung ditujukan kepada Moffet, bukan kepada perusahaan. ''Itu surat tercepat di dunia,'' jelasnya.
Di satu sisi, lanjut dia, Rini Soemarno tidak bisa berbuat banyak karena ada kekuatan yang menghalanginya. "Di sisi lain, harus dilihat ini sangat serius, dimana ada CEO perusahaan asing yang berlatar intelejen, apakah masih menggunakan jaringan intelejennya atau sebatas untuk kepentingan bisnis," tutur Effendi.
Ia juga menilai percakapan pimpinan DPR, Riza Chalid dan CEO PTFI Maroef Sjamsoeddin seolah-olah sengaja direkam. Sehingga hal itu terlihat sebagai koordinasi yang sengaja didesain.
Oleh karena itu, lanjut Effendi, Maroef dianggap menjadi bagian konspirasi kepada Sudirman Said. Karena secara sadar memberikan rekaman itu kepada Sudirman Said. ''Makanya kalau kita lihat, menujunya pada kekuata Riza yang dulu satu kelompok. Jadi pimpinan DPR pada posisi dijadikan batu loncatan untuk menaikan pertarungan ini,'' ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika