REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus mengkaji ulang rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah pada awal tahun 2016. Hingga saat ini, kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih.

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan, rencana kenaikan tarif listrik harus ditolak. "Daya beli masyarakat tertekan akibat perlambatan ekonomi, makanya rencana kenaikan tarif listrik awal tahun 2016 perlu dibatalkan," katanya, Kamis, (19/11).

Pemerintah harus mencari cara yang lebih tepat selain mencabut subsidi golongan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, ia mengapresiasi kebijakan PLN yang menyesuaikan TTL menggunakan Tariff Adjustment (TA) sepanjang bulan Oktober 2015.

Ia mendukung langkah PLN yang akan menanggung beban subsidi akibat penundaan penerapan skema TA bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga, yaitu 1.300 VA serta 2.200 VA, hingga Desember 2015.

“Kebijakan penundaan penerapan skema tarif itu memang perlu diberlakukan guna mengurangi beban masyarakat atas kenaikan BBM maupun bahan pokok. Jangan sampai masyarakat mendapat beban pada waktu yang bersamaan dengan beban hidup lainnya,” ujar Memed.

Ikuti Whatsapp Channel Republika