REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kasus pelanggaran etik pejabat perlu mendapat penindakan konkret. Haedar memberikan tanggapan berkaitan dengan polemik pencatutan nama presiden untuk mendapatkan saham PT Freeport.

"Meski di wilayah etik, jika bersinggungan dengan wilayah bersifat hukum perlu ada tindakan supaya bangsa dan negara bebas dari persoalan itu," ujar Haedar ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (18/11). 

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mencatut nama presiden.

Haedar mengatakan, pejabat publik harus punya integritas moral yang tinggi. "Maka (pejabat publik) tidak boleh melakukan hal yang berlawanan dengan etika," ujarnya. (Baca Juga: Emil Salim Sarankan KPK Dilibatkan Telusuri Praktik Ilegal Kontrak Freeport).

Haedar pun meminta persoalan etik menjadi bahan pertimbangan serius baik oleh presiden dan pejabat berwenang lain. Ia menambahkan, persoalan Freeport harus menjadi agenda penting untuk diselesaikan.

"Untuk Freeport dan proyek besar lain yang melibatkan asing, harus ada kebijakan berani yang memihak pada kepentingan negara dan rakyat," ujar Haedar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika