REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS menyambut baik lagkah yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said melaporkan oknum Anggota DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf mengatakan langkah Menteri ESDM Sudirman Said itu sudah benar. Secara tegas ia mengatakan, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan Migas yang merugikan rakyat.

"Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," katanya, Selasa (17/11).

(Baca: MKD: Pencatutan Nama Presiden Jadi Perkara Aduan)

Dengan adanya laporan tersebut, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

"Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik," jelasnya.

Sejak awal, sudah disadari ada Anggota DPR bahwa potensi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen bisa saja terjadi, termasuk dalam kasus Freeport ini. Ia berharap dengan laporan ini, MKD dapat menegakan kehormatan dan marwah DPR.

"Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," ujarnya.

(Baca juga: Luhut akan Luruskan Soal Transkrip Perpanjangan Freeport)

Ikuti Whatsapp Channel Republika