REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menuturkan, masyarakat perlu menganalisa apakah laporan Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD DPR, murni untuk memperbaiki kinerja Kementerian ESDM atau ada kepentingan lain.
Menteri ESDM melaporkan politikus di DPR ke MDK karena diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dan proyek kepada PT Freeport di Papua. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menjelaskan, untuk melihat dan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini jangan hanya dilihat dari permukaan saja.
"Tetapi, kata dia, perlu dilihat dari berbagai perspektif dengan menggunakan metode analisis korelatif dan investigatif, untuk menemukan irisan-irisan kepentingan yang berhubungan dengan kasus tersebut," kata dia di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurut Karyono, polemik ini tidak terlepas dari masalah kontrak perpanjangan izin operasi pertambangan PT Freeport Indonesia yang memungkinkan terjadinya persaingan antar kelompok bisnis dan menggunakan kekuatan politik. Tujuannya, kata dia, tak lain adalah untuk memburu rente (angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya) dengan cara mengekploitasi kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia sebagai komoditas dan posisi tawar untuk mendapatkan konsesi atau imbalan dalam berbagai bentuk dari PTFI.
“Saya menduga ada irisan pertarungan kepentingan antar kartel bisnis yang menjadikan perpanjangan kontrak PTFI sebagai proyek untuk mencari keuntungan," ujar Karyono.
Jika demikian, polemik ini cukup memberikan gambaran tentang adanya irisan kepentingan antar kartel yang tengah berlomba menjadi 'kawan dekat' Freeport. "Di satu sisi mereka bersaing tapi di sisi lain ada kesamaan di antara mereka yaitu sama-sama ingin PTFI tetap beroperasi di Indonesia," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika