REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU -- Sekitar  4.000 nelayan di Kabupaten Indramayu hingga kini belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah pun berupaya memenuhi kepesertaan jaminan sosial untuk mengangkat harkat dan martabat para nelayan.

''Masih ada 4.000 nelayan lagi yang belum (terdaftar BPJS Ketenagakerjaan),'' ujar Bupati Indramayu Anna Sophanah dalam acara pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan dan KUR BNI, di Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (17/11).

Dia menilai, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Menko Maritim dan Sumber Daya RI Rizal Ramli ikut  menyatakan, Presiden Jokowi ingin membangun Indonesia menjadi bangsa maritim yang hebat dan jaya seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit. Namun, keinginan itu tidak bisa tercapai jika nelayan Indonesia masih miskin.

''(Pemberian BPJS Ketenagakerjaan) ini langkah awal dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,'' kata Rizal.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengungkapkan, dalam BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan kepada 1.000 nelayan di Kabupaten Indramayu itu mencakup dua layanan program. Yakni, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Elvyn menyebutkan, besaran iuran yang harus dibayar para nelayan hanya Rp 16.800 per bulan. Dia menilai, iuran tersebut sangat ringan.

''Itu sama dengan harga rokok sebungkus yang dibeli nelayan sehari,'' tutur Elvyn.

Dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka nelayan yang mengalami kecelakaan di laut akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Seandainya nelayan itu sampai meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapat biaya santunan sebesar Rp 115 juta, ditambah bea siswa bagi anak nelayan tersebut.

Elvyn pun berharap, 4.000 nelayan lainnya di Kabupaten Indramayu segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, nelayan memiliki resiko bahaya yang besar saat bekerja di laut.

''Kecelakaan kerja bisa menimpa siapapun, termasuk nelayan,'' terang Elvyn.

Elvyn menyebutkan, secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai sekitar 112 juta jiwa. Dari jumlah itu, 76 juta tenaga kerja bekerja di sektor informal dan sisanya bekerja di sektor formal. Sebanyak 34 persen di antaranya adalah petani dan nelayan.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Rizal Damanik menambahkan, pekerja di sektor perikanan selama ini nyaris belum mendapat perhatian. Hal itu terlihat dari kondisi 13 juta tenaga kerja sektor perikanan yang belum memiliki jaminan sosial.

''KNTI menyambut baik terobosan meluncurkan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan,'' tegas Rizal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika