REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Berbagai penghargaan yang diberikan pada Gubernur Jabar dan Pemprov Jabar dinilai belum termanifestasikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik bertambah sebanyak 196 ribu menjadi 2,6 juta orang hingga Maret 2015. 

"Jadi indikator tata kelola di Pemprov Jabar, tidak berkorelasi dengan kesejahteraan. Artinya ada ketimpangan," ujar Direktur Center for ekonomik and development Unpad, Arief Anshory usai pemaparan hasil survei, kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jabar oleh PK2S Fakultas Mipa Unpad, Senin (16/11).

Menurut Arief, jumlah penduduk miskin di Jabar bertambah, karena terpengaruh industrial yang lesu. Jadi, warga sulit memperoleh lapangan pekerjaan baru. Penyebab kedua, orang miskin bertambah karena kota di Jabar banyak yang miskin sehingga sangat sensitif terhadap harga beras. 

"Harga beras, dari Maret sampai September mengalami kenaikan sementara petani di Jabar banyak yang tak punya lahan lagin," katanya.

Arief mengatakan, bukti ketimpangan antara penghargaan dan kesejahteraan tersebut bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jabar yang mencapai 196 ribu orang per Maret 2015 lalu. Pemprov Jabar, dari sisi pemerintahan tata kelola tak ada masalah. Namun, tata kelola tersebut belum menyentuh masyarakatnya secara langsung. 

"Buktinya, data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin bertambah," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika