REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk mengungkapkan nama politikus yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melancarkan perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.

"Saya kira kalau sudah begitu ya dibuka saja, karena sudah sempat diomongin kan. Nanti kalau tidak diomongin kredibilitasnya (Sudirman) jadi tidak bagus," kata Luhut di Hotel Shangrila Jakarta, Jumat (13/11).

Sudirman Said, yang menceritakan pertama kali tentang adanya politisi Tanah Air meminta 'jatah' atas nama Presiden dan Wapres, harus berani menyelesaikan ceritanya dengan mengungkapkan siapa saja politisi tersebut.

"Kalau memang ada ya diungkap saja. Tanya saja ke Menteri ESDM, kan dia yang tahu. Mana tahu saya, tidak ada waktu untuk bertanya itu. Itu urusan Menteri ESDM," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada tokoh politik yang mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport, agar izin perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berjalan mulus.

Politisi tersebut, kata Sudirman, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir tahun 2021.

Sudirman mengaku sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuannya, agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa menindaklanjuti.

"(Beliau) marah sekali," kata Sudirman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika