REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK dalam perpanjangan kontrak Freeport, seperti yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Sebenarnya, Freeport itu sederhana, sama kasusnya seperti Mahakam yang expired 2017, dua tahun sebelumnya bisa negosiasi (perpanjang kontrak), jadi ya so what?, " katanya, Rabu (11/11) malam.
Ia menuturkan bahwa kontrak Freeport akan habis pada 2021. Sehingga, bila ada negosisasi perpanjangan kontrak, maka bisa dilakukan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2019 hal tersebut tercantum di PP 77/2014.
Nantinya, sambung Luhut, jika kontrak tidak diperpanjang, maka secara otomatis tambang Freeport akan menjadi milik pemerintah seluruhnya. Kalau pun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, menurut dia, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah.
Seperti diketahui, masalah perpanjangan kontrak Freeport kembali menjadi perhatian. Sebelumnya Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melemparkan dugaan adanya intervensi perpanjangan kontrak PT Freeport di Timika, Provinsi Papua oleh oknum politikus.
Sudirman menjelaskan dalam pertemuannya dengan pihak PT Freeport pada November 2014, perusahaan pernah dihubungi beberapa tokoh politik yang berpengaruh untuk menyelesaikan proses kontrak PT Freeport.
"Dan sekarang yang terjadi juga pihak Freeport dihubungi oleh beberapa tokoh politik yang sangat punya pengaruh kemudian mengatakan hanya kami yang bisa menyelesaikan Freeport ini. Tapi dengan syarat menjual nama presiden, seolah-olah presiden meminta saham kosong. Wapres juga dijual namanya," kata Sudirman yang menambahkan telah melaporkannya kepada kedua pemimpin negara.
(baca: JK Akui Belum Terima Laporan Soal Perpanjangan Kontrak Freeport)
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya politikus yang mencatut namanya terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Ia juga mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Kendati demikian, JK enggan menyebut nama tokoh politik yang mencoba menjual namanya serta nama Presiden Joko Widodo.
"Ada, tanya sama Sudirman saja," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/11).
Lebih lanjut, JK juga mengaku sempat marah setelah mengetahui nama Wapres dan Presiden dijual kepada Freeport. Ia pun meminta agar politikus yang telah mencoba menjual namanya untuk dilaporkan ke kepolisian.
(baca juga: JK Akui Ada Politikus Catut Namanya Soal Perpanjangan PT Freeport)
Ikuti Whatsapp Channel Republika