REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dengan tegas kebijakan impor beras oleh pemerintah untuk mengamankan pasokan beras nasional.
Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan, pasal 36 ayat 1 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa impor pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
"Meski ada El Nino, bencana asap, dan segala dampaknya berpotensi mempengaruhi capaian target produksi pangan nasional, namun pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi di lapangan," katanya, Selasa, (10/11).
Ia mengungkapkan. saat ini ada semangat tinggi para petani dengan kenaikan produksi sejumlah komoditas pangan utama. Sebagai barometer Indonesia, pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengalami peningkatan signifikan.
Produksi padi meningkat dari 70,8 juta ton (2014) menjadi 75,5 juta ton (2015). Produksi kedelai meningkat dari 954 ribu ton (2014) menjadi 998 ribu ton (2015). Begitu pula jagung, cabai rawit, tebu, dan lainnya.
Stok beras di masyarakat, terang Memed, tidak hanya ada di Bulog. Gabah atau beras dapat disimpan lama, sehingga stok bisa nyambung dari sawah ke rumah-rumah penduduk melalui petani, pedagang, pasar induk, pengecer, rumah tangga, hingga warung makan.
"Kami tidak sekedar menolak impor beras. Namun memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengamankan pasokan beras nasional, seharusnya pemerintah berpihak pada kepentingan ekonomi nasional," katanya.
Impor jadi tekanan psikologis bagi perberasan nasional. Petani akan mengalami kerugian karena pembelian gabah yang rendah oleh Bulog. Selain itu, pemerintah juga harus segera memperbaiki sistem pengadaan beras nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika