Selasa 10 Nov 2015 08:20 WIB

Dituding Gunakan Jasa Broker, Ini Jawaban JK

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Rektor Unisma, Maskuri (kiri) meninjau lokasi pembangunan gedung Pascasarjana dan Rumah Sakit Islam di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/10).
Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Rektor Unisma, Maskuri (kiri) meninjau lokasi pembangunan gedung Pascasarjana dan Rumah Sakit Islam di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pemerintah menggunakan jasa lobi untuk mengatur pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barrack Obama di Amerika Serikat.

Menurut dia, pengguna jasa lobi tersebut kemungkinan merupakan para penggusaha asing yang ingin menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah pasti nggak (menggunakan broker). Jadi bisa saja mungkin pengusaha-pengusaha ingin lebih mendorong hubungan baik dengan Indonesia ya mungkin para pengusaha itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11) malam.

(Baca: Broker Kunjungan Jokowi Sah-Sah Saja, Asal..)

Lebih lanjut, JK mengatakan dalam dokumen yang dibocorkan oleh Dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, Michael Buehler, itu tak disebutkan secara jelas pengguna jasa lobi tersebut. Di dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan nama jasa lobi.

"Kan disitu tidak menyebutkan. Hanya justru antara dia dengan lobbiyst lainnya. Disitu tidak ada menyebut dari mana sumbernya. Dia hanya melobi, tidak menyebut siapa-siapa di situ," ungkap JK.

JK juga menilai tudingan penggunaan jasa broker tersebut hanya merupakan dugaan. Hal ini, lanjut dia, juga telah diklarifikasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Obama, JK menilai tak hanya Indonesia yang memiliki kepentingan dengan negera Paman Sam tersebut. Justru, tambah dia, Amerika yang lebih memiliki kepentingan di Indonesia.

"Jangan anda kira cuma kita yang berkepentingan. Amerika lebih berkepentingan ke Indonesia. Jangan menganggap kecil negeri kita ini," kata Kalla.

(Baca: Luhut Bantah Pemerintah Gunakan Jasa Broker)

Sebelumnya dalam dokumen yang diungkap oleh Buehler, kunjungan tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan nilai kontrak 80 ribu dolar AS. Perjanjian tersebut ditandatangani Sean Tonner sebagai Presiden R&R Partners dan Derwin Pereira mewakili Internasional Pereira. Pereira Internasional merupakan perusahaan konsultan Singapura, sedangkan perusahaan R&R Partners merupakan perusahaan asal Las Vegas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement