REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai durhaka pada Presiden kedua RI, Soeharto. Pasalnya, Presiden RI saat ini, Joko Widodo tidak memberi gelar kepahlawanan kepada Soeharto.

Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI) pun kecewa dengan adanya keputusan tersebut. "Mungkin Jokowi tidak mau memberi gelar pahlawan ke Soeharto karena takut kalah populer atau barangkali mereka khawatir masyarakat menjadi ingat di mana masa Soeharto, nasib rakyat terasa lebih baik," ujar Sekjen HMPI, Tri Joko Susilo, kepada Republika.co.id.

Soeharto, kata Tri, merupakan sosok yang banyak melahirkan gagasan. Sementara itu, Jokowi dinilai menutup telinga terhadap survei-survei riil dimana masyarakat merindukan era Soeharto. Namun menurutnya wajar mengingat ruh pemerintahan saat ini bertabrakan dengan ruh kekaryaan yang digagas Pak Harto.

"Dengan abai pemerintah yang kini banyak diisi musuh-musuh Pak Harto diam, bahkan kami menyayangkan para pendukung Pak Harto yang dekat dengan Jokowi saat ini seperti seorang ajudan yang pernah jadi Panglima ABRI juga diam, dimana hati nuraninya," jelas Tri.

Sebelumnya, HMPI mengajukan gelar pahlawan kepada Soeharto karena beberapa alasan. Pertama, Soeharto dinilai mampu bertahan selama 30 tahun karena memiliki ide yang terasa bagi masyarakat.

"Jika tidak punya ide dan pemikiran otentik, tidak mungkin bertahan selama puluhan tahun, dia punya ide perubahan negeri secara gradual atau bertahap," kata Tri.

Kedua, Soeharto juga bukan sosok yang suka berkarya dengan gaduh. "Dengan tangan dinginnya, Soeharto  membawa Republik ini dari kemelut tanpa banyak aksi pidato meledak-ledak yang isinya khayalan  soal revolusi mental," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika