REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Dana operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara kian menipis. Akibatnya anggota KPU beserta komisioner, petugas panitia penyelenggara di kecamatan (PPK) hingga Petugas Pemungutan Suara (PPS) terancam tidak dibayar.
"Sejauh ini kami belum menyampaikan permasalah ini kepada semua panitia. Saya takut kalau ini diketahui, mereka tidak mau bekerja karena gaji Desember belum ada," ungkap Ketua KPU Toraja Utara Mery Parura, pada rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015 di ruang rapat KPU Sulsel, Jumat (6/11) malam.
Mery mengatakan, untuk dana yang dimiliki KPU Toraja Utara untuk membayar honor bulan Desember sebesar Rp 600 juta masih belum ada. Dari total anggaran mencapai Rp 12,8 miliar akan habis digunakan untuk operasional sampai bulan November.
Mery mengatakan, awalnya KPU Toraja utara mengajukan anggaran pilkada ke Pemda sebesar Rp15,6 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 12,8 miliar. Hasilnya berbagai upaya efisiensi dilakukan Torut untuk mengakali minimnya dana. Sayang, anggaran tersebut tetap tidak mencukupi Pilkada sampai Desember.
"Kami sudah menyampaikan permasalahan ini kepada pelaksana tugas bupati, tapi mereka telah menyampaikan tidak memiliki dana untuk penambahan anggaran," jelas Merry.
Menurut Mery, pihaknya sudah menyurat ke KPU Sulsel untuk dimediasi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menambahan dana ini. Sejauh ini belum ada jawaban pasti, padahal pilkada makin mendekat dan tunjangan itu harus terbayarkan.
Mereka yang terancam tidak mendapatkan tunjangan jumlahnya ratusan orang, 30 orang dari KPU dan staf, 168 orang petugas PPK dan 906 orang petugas PPS.
Persoalan serupa juga dikemukakan Ketua KPU Selayar Hasiruddin. Menurutnya, KPU Selayar sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp18 miliar, tapi yang terealisasi hanya Rp9 miliar. Akibatnya dana pilkada yang terbatas membuat pemasangan alat peraga terbatas, bahkan debat kandidat juga terancam tidak terlaksana.
"Kami sudah bertemu Pelaksana Tugas Bupati Selayar dan mengajukan permohonan penambahn dana sekitar Rp 9 miliar, bupati menjanjikan akan membahas masalah itu dengan pihak terkait di Pemda," ujar Hasiruddin.
Menanggapi hambatan dana pilkada, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik mengatakan, kendala pendanaan pilkada itu sudah disampaikan kepada Presiden saat pertemuan KPU.
Meskipun tidak disebutkan secara spesifik daerahnya akan tetapi masalah yang terjadi di beberapa daerah lain mendapat perhatian bersama.
“Menteri Dalam Negeri juga disebut akan mencarikan solusi agar pilkada serentak 2015 ini bisa berlangsung lancar dan aman,”kata Kamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika