REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsha, menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki watak militeristis.
Hal itu terlihat dari seringnya pria kelahiran Belitung Timur itu melibatkan TNI dalam menjalankan program-programnya.
"Berkali-kali, Ahok melibatkan TNI, seperti pada saat penggusuran. Kali ini pun TNI kembali dilibatkan dalam menindak demonstran yang berunjuk rasa," kata Alghiffari di kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 74, Menteng, Jakarta, Jumat (6/11).
Alghiffari menilai, keinginan Ahok melibatkan TNI dalam menindak para demonstran, itu sama saja dengan melecehkan TNI. Sebab, menurut dia, fungsi TNI adalah untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
"Ini melecehkan TNI karena TNI tugasnya menjaga kedaulatan bangsa. Kalau yang bertugas melakukan pengamanan, ya polisi," tambah Alghiffari.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Tubagus Haryo Karbiyanto, menganggap dilibatkannya TNI dan polisi dalam menindak demonstran yang melakukan unjuk rasa, menambah daftar petugas pemerintah yang membatasi kebebasan berpendapat.