REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana menanggapi permintaan DPR yang merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memastikan, Presiden tahu betul menteri seperti apa yang dibutuhkan dalam kabinetnya.

"Kalau menteri kan urusan Presiden. Yang jelas Presiden tahu persis menteri-menteri yang beliau butuhkan," ujar Teten di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/11).

Di sisi lain, ia membenarkan ada evaluasi yang dilakukan Jokowi pada menteri-menterinya. Namun, menurut Teten, hingga kini Presiden tak pernah memberi catatan khusus pada kementerian tertentu terkait kinerja dan capaiannya.

"Setahu saya tidak ada (catatan khusus). Memang dalam rapat kabinet itu 90 persennya membahas urusan ekonomi dan asap," kata mantan tim komunikasi presiden tersebut.

Pada Kamis (5/11), Presiden Jokowi melakukan rapat konsultasi dengan sejumlah pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, meminta Jokowi mempertimbangkan saran untuk mengganti Menteri Rini.

Dia beralasan, Dewan tak ingin kerja pemerintah dihambat oleh menteri yang memiliki beban politik. "Maksud dari usulan kita supaya kompak itu Presiden harus pilih menteri yang tidak berikan beban-beban politik," ujar politikus dari PKS tersebut di Istana Negara, Kamis (5/11).

DPR berharap, apabila Rini diganti, Kabinet Kerja lebih solid sehingga dapat bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Kalau negara kelihatan solid dan memberikan kepastian, insya Allah investasi, pertumbuhan ekomomi akan terlihat semua," kata Fahri.

Kendati begitu, Fahri memastikan DPR tak akan mendesak Jokowi untuk segera melakukan perombakan kabinet jilid dua. Sebab, DPR hanya pada posisi memberi saran, tidak sampai masuk pada hal prerogatif presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika