REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar konflik atas nama agama tidak terulang lagi. Ketua komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah pusat dapat membuat peta rawan konflik antarumat beragama.
"Karena faktanya persolan umat beragama antar satu daerah dan daerah lainnya berbeda. Oleh kaeena itu perlu penanganan khusus di daerah tersebut," ujar Saleh kepada Republika, Kamis (4/11).
Ia menjelaskan, konflik yang disebabkan karena isu agama tidak bisa dianggap remeh. Ini dikarenakan persoalan agama merupakan persoalan yang sensitif dan mudah menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Untuk itu langkah antisipatif jauh lebih baik dilakukan daripada langkah-langkah yang bersifat responsif temporal.
Sebelumnya, pada Kamis 29/10 sekitar dua ribu masa umat Kristiani di Manowari melakukan aksi unjuk rasa menolak kehadiran masjid di Manokwari. Pada saat itu, para pengunjuk rasa di dalam orasinya yang dilakukan di depan kantor Bupati Manowari, meminta agar aparaat membongkar dan tidak melanjutkan pembangunan sebuah masjid yang akan didirikan di Kelurahan Andya, Kecamatan Manokwari Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
