REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menuntaskan seluruh hambatan dalam proses pembebasan lahan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah sepakat bekerja sama dan menyamakan langkah untuk segera menuntaskan pembebasan dan persoalan sosial di wilayah terdampak bandara.
"Kami sudah identifikasi permasalahan yang disampaikan Bupati," ujar Iwa usai menggelar pertemuan khusus dengan Bupati Majalengka, Rabu (4/11).
Menurut Iwa, ada sejumlah persoalan di lapangan yang harus diambil tindakan cepat agar tidak menjadi masalah sosial yang berlarut-larut. Salah satunya pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan. "Dari APBD 2015 kita sudah alokasikan Rp 133 miliar untuk membebaskan lahan 70,46 hektare," katanya.
Lahan yang dibebaskan tersebut, kata dia, untuk keperluan landas pacu sepanjang 4000 meter dengan luasan 36 hektare. Kemudian pembebasan tanah kas desa Bantar Jati seluas 3,6 hektar, jalan akses Pemakaman Umum 10 hektar, tanah masyarakat 14 hektar.
"Progress lahan BIJB sampai saat ini 873,73 hektare termasuk tanah khas desa 80 hektare," katanya.
Untuk pembangunan sisi udara BIJB tahap satu sampai dengan 2015 runway sepanjang 2.500 x 60 meter dari dana APBN selesai, termasuk taxi way dan apron dengan anggaran Rp 25 miliar.
Iwa juga memastikan dalam perumusan APBD 2016, pengajuan dari Majalengka soal pembuatan jalur penghubung sebesar Rp 79 miliar.
Pemprov Jabar, kata dia, akan menyelesaikan secepatnya semua permasalahan. Karena, sekarang sudah menemukan kesamaan gerak dan langkah dengan Kabupaten Majalengka.
"Saya harap semua mendukung. Jangan ada satu pihakpun yang menyandera terhadap pembangunan ini. Kalau ada orang yang berpikir itu (mengganggu) harus berpikir ulang. Karena ini untuk kepentingan masyarakat besar Jabar," katanya.
Menurutnya, jika situasi di lapangan sudah dituntaskan dalam waktu cepat, pihaknya yakin pembangunan BIJB Kertajati bisa diselesaikan pada 2017 "Ini bakal terjadi kalau semua pihak mendukung. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu jalannya pembangunan," katanya.
Iwa meminta Bupati Majalengka untuk berkomuniasi terus dengan pihaknya. Menurutnya untuk masalah teknis nanti tinggal dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Setelah dari petemuan ini akan dibahas lebih rinci.
"Nanti membuat action plan siapa berbuat apa, dan evaluasi action plan. Sehingga apapun permasalahan di lapangan bisa diidentifikasi dan langsung didorong," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika