REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dalam badan usaha milik negara (BUMN), terutama tata kelola perusahaan. Menurut dia, tata kelola perusahaan BUMN belum menunjukkan ke arah yang baik seperti penunjukan direksi maupun komisaris.
"Kementerian BUMN kurang perhatikan tata kelola perusahaan. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah tata kelola perusahaan," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11).
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan bagaimana pergantian pucuk pimpinan di badan urusan logistik (Bulog) yang menurut dia tidak sesuai. Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia. "Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," kata dia.
Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. Ia berpandangan, lebih baik dana PMN untuk perusahaan BUMN disalurkan langsung untuk masyarakat.
"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," ujar Agus.
Sementara itu hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam tujuh nama menteri yang berkinerja buruk.
"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).
Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.
"Sebesar 40,6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33,8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman. Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32,7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9 persen. Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika