REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mengadakan kunjungan kerja (kunker) reses ke Sumatra Selatan. Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap oleh pemerintah.

Hal ini dinilai penting mengingat desakan masyarakat yang luar biasa agar bencana ini segera diatasi. Komisi VIII sengaja memilih provinsi Sumsel. "Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," ujar Ketua Komisi VIII dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, semalam.

Sesaat setelah mendarat di Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Komisi VIII langsung mengadakan rapat terbatas dengan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah provinsi Sumsel. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh kepala BNPB dan sekda provinsi Sumsel. Rombongan kunker komisi VIII selanjutnya dijadwalkan akan rapat dengan gubernur Sumsel hari ini, beserta seluruh jajaran dan instansi terkait.

Dalam rapat itu, komisi VIII meminta penjelasan tentang upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan BNPB dan pemprov dalam menangani bencana karlahut. Selain itu, Komisi VIII juga ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi sehingga kebakaran belum bisa dipadamkan. Termasuk bagaimana koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta yang lahannya juga ikut terbakar.

"Kami melihat dengan jelas titik-titik api yang masih banyak. Asap yang ditimbulkan juga masih besar," jelas Saleh.

Wilayah Sumsel tentu masih harus menjadi perhatian serius pemerintah. "Sebelum hujan lebat turun, pemerintah tidak boleh menghentikan operasi pemadaman di wilayah ini," kata Saleh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika