REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap fraksi Gerindra yang akhirnya melunak dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di sidang paripurna DPR RI akhir pekan kemarin masih menuai tanda tanya. Sebab, sebelumnya, Gerindra ngotot menolak ikut menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah.
Namun, Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, perubahan sikap di fraksi Gerindra itu bukan tiba-tiba. Sebelum pengambilan sikap fraksi, Menteri Keuangan diketahui menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Muzani mengaku juga hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu digunakan Menkeu untuk menjelaskan persoalan yang ada di RAPBN. Menurut Muzani, penolakan Gerindra terhadap RAPBN yang disusun pemerintah lebih terkait adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN sekitar Rp 40 triliun.
Selain itu, Gerindra memertanyakan masih sedikitnya anggaran di sektor peningkatan kesejahteraan rakyat. Setelah PMN akhirnya akan dibahas kembali dengan komisi terkait di RAPBNP 2016, Gerindra akhirnya menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Namun, Muzani mengaku fraksinya masih belum puas terkait hasil pembahasan RAPBN. “Belum puas, kalau soal puas, belum puas. Tapi bagaimana, ini kan presiden kita,” kata dia, Ahad (1/11).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menambahkan, secara prinsip, tuntutan pemerintah sudah terlaksana. Yaitu, PMN yang ditunda pencairannya. Namun, memang masih banyak yang perlu dikritisi oleh DPR terkait alokasi dana di RAPBN.
Selain PMN, permintaan Gerindra adalah soal program pro rakyat yang sangat kurang. Gerindra meminta bantuan untuk masyarakat kurang mampu, bantuan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya beli, atau bahkan bantuan pendidikan serta kesehatan. “Jadi secara makro sebenarnya Gerindra setuju (RAPBN),” katanya.