REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno berpendapat, selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Rini Soemarno kerap meminta tambahan yang diperuntukan bagi perusahaan plat merah. Meski permintaannya dikabulkan, namun Rini selalu merasa kurang.

"Rini Soemarno setiap tahun minta anggaran tambahan, datang ke DPR minta anggaran setelah dikasih ternyata masih kurang. Kalau setiap tahun meminta anggaran ya maaf saja," kata Hendrawan dalam acara diskusi 'Catatan APBN 2016', di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Hendrawan menilai, program-program yang dibuat Rini di Kementerian BUMN tidak bermanfaat. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu berpandangan, program Rini hanya membuat pengeluaran anggaran pemerintah boros.

Salah satu program Rini yang dinilainya hanya menghabiskan anggaran negara adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketua DPP PDIP itu menganggap tidak ada urgensi untuk membuat kereta cepat.

Bukan tanpa alasan hal tersebut disampaikan Hendrawan. Pasalnya, dari program yang diusulkan pucuk pimpinan Kementerian BUMN itu, justru berhutang ke luar negeri. "Rini hanya mengurusi peminjaman hutang ke luar negeri dan ingin membuat kereta cepat. Ini sudah enggak benar," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika