REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk lebih transparan dalam merekrut pendamping dana desa. Sebab, hal itu berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa.

“Rekrutmen pendamping dana desa harus terbuka. Kan bentuknya seleksi. Nanti saya tanyakan kepada Kepala BPMPD,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram seusai membuka acara, Kamis (29/10).

Selain itu, menurutnya, biaya bagi para pendamping pun janan sampai lebih besar dari pendanaan untuk pembangunan desa. Tidak hanya itu, jangan sampai peran pendamping lebih besar dari peran kepala daerah.

Ia menuturkan, seleksi pendamping dana desa harus lebih terbuka. Sebab hal itu berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan. Dirinya menambahkan, kepala desa pun jangan takut untuk mencairkan dana desa.

Sebab, selama ini, Amin mengatakan rasa takut di kalangan kepala desa untuk mencairkan dana desa membuat serapan anggaran dana desa sedikit. Banyak kalangan kepala desa yang takut bermasalah terkait dana desa.

“Kepala desa harus terus didorong untuk menjalankan program yang berasal dari dana desa. Jangan ditakut-takuti sebab bisa enggan bekerja,” ungkapnya.

Kepala BPMPD NTB, Bahrudin memperkirakan jumlah pendamping dana desa mencapai 700 orang. Dengan formasi satu orang pendamping memegang tiga desa, sementara tenaga ahli untuk satu kabupaten mencapai lima orang. Terkait dengan rekrutmen pendamping yang dinilai tidak transparan, dirinya mengatakan itu sepenuhnya kewenangan pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika